KKP Dorong Percepatan Implementasi Ekonomi Biru Melalui Forum Internasional
Selasa, 23 Agustus 2022JAKARTA (23/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong percepatan implementasi program ekonomi biru termasuk melalui forum-forum internasional. Pada helatan forum internasional Blue Economy Conference and Trade Exhibition yang dilaksanakan pada Senin (22/8), KKP perkenalkan lima strategi penerapan ekonomi biru kepada akademisi dalam dan luar negeri.
Disampaikan pada kegiatan tersebut, lima strategi ekonomi biru tersebut, yang pertama adalah memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi. Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan. Ketiga, Bulan Cinta Laut, dimana dalam pelaksanaannya nelayan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di laut. Keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Kelima, neraca sumber daya laut dijadikan alat untuk mengukur keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya laut.
Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada pembukaan Blue Economy Conference and Trade Exhibition, Senin (22/8), di Kampus Politeknik AUP, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 22 narasumber dalam dan luar negeri, lebih dari 1.000 peserta dari 150 universitas dari lebih dari 30 negara (sistem hybrid), serta 20 peserta pameran dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk memperkenalkan program KKP tentang ekonomi biru dan keberlanjutan.
Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Menteri Trenggono mengatakan, sampai dengan tahun 2021, KKP telah berhasil mencapai target kawasan konservasi seluas 28,4 juta hektare. Capain ini sudah hampir mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Untuk menjaga populasi ikan dan menjaga fungsi serapan karbon, wilayah konservasi akan diperluas dengan target 97,5 juta hektare atau 30% dari luas wilayah perairan Indonesia.
"Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Perluasan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi seluas 30% akan ditetapkan di enam zona penangkapan terukur," ujarnya.
Selanjutnya dalam kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, area penangkapan ikan dibagi menjadi enam zona. Empat zona dibuka untuk investor dalam dan luar negeri, dua zona diperuntukan hanya untuk investor dalam negeri. Kuota penangkapan ikan diberikan kepada nelayan, investor dan untuk kegiatan non-komersil. Nelayan akan mendapatkan kuota sebesar 35% dari jumlah kuota yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
"Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberikan multiplier effect ekonomi seperti kebutuhan tenaga kerja, industri perikanan dan aktivitas perikanan lainnya. Perputaran uang dalam aktivitas penangkapan ikan terukur akan mencapai sekitar 407 Trilyun rupiah per tahun. Seluruh aktivitas penangkapan ikan terukur akan dipantau melalui sistem pengawasan berbasis satelit," tuturnya.
Selain itu, terdapat kebijakan budidaya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tangkapan yang memiliki kontribusi signifikan di laut, sehingga populasi ikan tetap terjaga dan melindungi jenis ikan tertentu untuk ditangkap. Rumput laut memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon dan menjadi bahan baku utama untuk industri-industri lain.
"Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang dan komprehensif maka diperlukan konektivitas proses bisnis antar sektor, serta dukungan data dan informasi yang benar, valid dan akurat. Saya berharap Blue Economy Conference and Trade Exhibition yang diselenggarakan oleh Politeknik AUP ini dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan informasi, khususnya dalam implementasi kebijakan ekonomi biru," pungkasnya.
Disampaikan Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta, mengutip pesan Presiden RI dalam pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2022, semua negara di dunia menghadapi tantangan berat di mana krisis pangan, energi, dan keuangan menjadi tak terelakkan. Namun, sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan keanekaragaman hayati dan bonus demografi yang besar akan menjadi penyelamat di tengah krisis ini jika kita dapat mengelola sumber daya secara maksimal dengan cara yang produktif namun berkelanjutan.
Menurutnya, cara tersebut tercermin dalam konsep ekonomi biru yang telah dicanangkan KKP. Ini memberikan panduan praktis dan layak tentang bagaimana memanfaatkan peluang untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan sementara pada saat yang sama tetap dapat menjaga rakyat kita, dengan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, untuk memberi mereka kemampuan untuk sejahtera secara sosial dan ekonomi.
"Kami memahami bahwa kolaborasi multi-stakeholder penting untuk menjalankan Blue Economy Roadmap 2045. Karena itu, BRSDM menyambut baik kerja sama dengan pemerintah, swasta, dunia usaha, akademisi dan sebagainya yang akan memungkinkan kita untuk menyatukan upaya dalam memastikan ekonomi biru akan menjadi benar-benar efektif dalam memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan laut," ungkap Nyoman.
"Saya berterima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini dan saya mengundang Anda semua untuk berdiskusi dan berdiskusi yang bermanfaat dan membangun. Pandangan, saran, dan masukan Anda akan sangat dihargai dan dihargai. Saya sendiri akan mengambil kesempatan ini untuk berbicara tentang bagaimana menerapkan aspek keberlanjutan dalam Ekonomi Biru, kebijakan domestik kita, serta proyeksi kebijakan global kita. Saya berharap dapat bertukar pandangan dengan Anda dan berharap Blue Economy Conference and Trade Exhibition berjalan sukses," pungkasnya.
Sebagaimana dilaporkan Direktur Politeknik AUP, pada Blue Economy Conference and Trade Exhibition juga diselenggarakan peluncuran Blue Economy Network dan South East Asian Fisheries and Aquaculture Student Symposium, penandatanganan kerja sama antara Michigan State University dengan Politeknik AUP, seminar, pameran, dan sebagainya.
Selain Menteri Trenggono, bertindak sebagai keynote speakers adalah Duta Besar Seychelles untuk ASEAN Nico Barito, Konselor Pertanian Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia William Kendall, dan Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia Kristian Netland. Bertindak sebagai narasumber adalah Pejabat Eselon I lingkup KKP serta para narasumber dari FAO, Amerika Serikat, Inggris, Slovenia, Vietnam, Thailand, dan sebagainya.
Sumber : HUMAS BRSDM
https://kkp.go.id/artikel/44031-kkp-dorong-percepatan-implementasi-ekonomi-biru-melalui-forum-internasional
