Potensi Kelautan dan Pesisir di Indonesia

Negara Indonesia dikenal dengan potensi kelautan dan pesisir yang sangat kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yang memiliki 17.500 gugusan pulau-pulau. Potensi sumber daya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), dan berbagai macam jasa lingkungan (environmental service)(Razali, 2004).

Wilayah laut yang sangat luas merupakan sebuah anugerah bagi Bangsa Indonesia jika dapat dikelola dengan baik. Laut tidak saja menyimpan banyak kekayaan berupa sumber mineral dan energi, namun didalamnya juga terdapat banyak sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Sehingga pengelolaan laut yang optimal merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya peluang usaha melalui perberdayaan laut yang berkesinambungan. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat strategis dalam kegiatan peningkatan pengembangan usaha. Perkembangan usaha di wilayah pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam peningkatan ekonomi dibutuhkan kolaborasi dan keterpaduan berbagai pihak. Tanpa adanya keterpaduan akan menyebabkan berbagai permasalahan dan konflik.

Potensi pesisir harus dikelola dengan baik. Masyarakat sebagai pengelola potensi pesisir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari lingkungan pesisir. Masyarakat harus menjadi target pembangunan dalam mengoptimalkan potensi pesisir. Namun, pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya sadar akan hal tersebut. Maka diperlukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam konteks pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan dimulai tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi tetapi juga kemampuan sumber daya manusia (SDM)

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Peningkatan SDM

Kualitas sumber daya manusia (human resources) dari suatu wilayah merupakan salah satu faktor terpenting dan salah satu hal yang menentukan dalam usaha percepatan pembangunan wilayah. Sumber daya manusia (SDM) merupakan agen-agen pembangunan yang secara aktif dapat memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) menuju kearah yang lebih produktif.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pembangunan dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat terutama pada masyarakat pesisir. Menurut (Gajanayake & Gajanayake, 1993)Pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi, yang didalamnya terdapat upaya untuk membantu orang dalam membebaskan diri secara fisik maupun mental. Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal di dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui networking dan collective action sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan SDM, program yang difokuskan dalam kolaborasi berbasis masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, program yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkan, serta program yang bersifat advokasi karena peran pihak luar (eksternal) hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut, Usaha pemberdayaan merupakan satu sistem interaksi dan kolaborasi dengan lingkungan sosial dan fisik serta melibatkan agen pembangunan (pemerintah dan masyarakat). Peran masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah pesisir. Maka dari itu diperlukan pembangunan SDM yang dikaitkan dengan penguasaan

pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong masa depan. SDM yang handal dapat diasumsikan adalah SDM yang memiliki ketrampilan, menguasai teknologi, memiliki produktifitas tinggi dan memiliki wawasan kedepan yang lebih baik. Untuk melaksanakan pembangunan daerah dan kualitas sumber daya melalui pemberdayaan masyarakat salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Pembangunan SDM perlu dikaitkan dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong masa depan. SDM yang handal dapat diasumsikan adalah SDM yang memiliki ketrampilan, menguasai teknologi, memiliki produktifitas tinggi dan memiliki wawasan kedepan yang lebih baik.

Pendekatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat Pesisir CBM (Community Basic Management).

Pembangunan masyakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan tidak hanya melibatkan pemerintah. Sehingga dibutuhkan peran partisipatif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu bentuk solusi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir adalah melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat. Tetapi, dalam kenyataanya pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir masih belum terformulasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan yang strategis untuk meningkatkan pengelolaan berbasis masyarakat terutama di wilayah pesisir.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau (Community Basic Management) merupakan keterpaduan dari proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam setiap program strategis yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat pesisir. Hal ini akan menjadi sebuah pendekatan strategis, dimana masyarakat cenderung dapat menerima dan merasa memiliki tanggung jawab dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat pesisir melibatkan partisipasi luas dari masyarakat itu sendiri.